Digital Mandiri Petahunan – Pemerintah Kota Pasuruan melalui beberapa instansi terkait menggelar kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Kelembagaan di Pendopo Kelurahan Petahunan, Rabu (24/9/2025) pukul 08.30 WIB hingga selesai. Acara ini dihadiri oleh berbagai lembaga kemasyarakatan, kader, layak anak, karang taruna, KIM, serta tokoh masyarakat sebagai upaya memperkuat fungsi kelembagaan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kegiatan ini, hadir tiga narasumber utama, yakni dari Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), serta Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Pasuruan.

Ibu Erna, selaku narasumber pertama dari Dinsos Kota Pasuruan, menjelaskan tentang berbagai bentuk kelembagaan yang berada di bawah naungan Dinsos, seperti Karang Taruna, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IKPSM), serta Kader PSM. Menurutnya, keberadaan kelembagaan tersebut membantu fungsi kelurahan dalam menjangkau masyarakat secara langsung, termasuk dalam penanganan masalah sosial. Adapun beberapa program penting yang dipaparkan antara lain:

1. Karang Werdha, organisasi yang fokus pada pemberdayaan lansia dengan berbagai fasilitas pelayanan sosial. Lansia potensial bahkan bisa memperoleh bantuan modal usaha.
2. Program Permakanan, berupa penyediaan makanan 2 kali sehari bagi lansia terlantar, dibiayai APBN.
3. Penanganan ODGJ, yang dapat langsung dilaporkan ke Dinsos untuk mendapat penanganan.
4. Program Reunikasi, yaitu mempertemukan orang terlantar dengan keluarganya.
5. Tagana, lembaga berbasis masyarakat yang berfungsi dalam penanggulangan kebencanaan.

Selain itu, Dinsos juga menyoroti peran kelembagaan dalam program pengentasan kemiskinan, penyaluran bansos, hingga hadirnya Sekolah Rakyat (SR) yang menyediakan pendidikan gratis lengkap dengan fasilitas asrama, makan, hingga perlengkapan sekolah. Program ini diharapkan mampu mengurangi angka anak putus sekolah dan meningkatkan kualitas SDM di Kota Pasuruan.

Bapak Khoirul Anwar narasimber kedua dari DP3AKB menegaskan pentingnya perlindungan anak sesuai Undang-Undang, yakni dari usia 0–18 tahun. Ia menekankan bahwa anak, termasuk anak disabilitas, memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang layak serta didengar pendapatnya. Beliau menyampaikan ada 4 indikator utama pembangunan kelembagaan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu:

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Terwujudnya Kota Layak Anak.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB.
4. Penyediaan pendidikan dan fasilitas memadai.

Khoirul juga menyampaikan data demografi, di mana penduduk Kota Pasuruan berjumlah 213.224 jiwa, terdiri dari 68.637 keluarga, dengan jumlah anak mencapai 61.811 jiwa. Data ini sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan program-program perlindungan anak dan pemberdayaan keluarga. Sementara itu, Bapak Dodik Triatmaja, ST., M.Sc. dari Bapelitbangda menyoroti pentingnya peran kelembagaan dalam mengawal program pembangunan sesuai visi dan misi Wali Kota Pasuruan. Menurutnya, perencanaan pembangunan dilakukan dengan dua pendekatan:

1. Top-down, yakni program dari pemerintah pusat ke daerah, seperti Sekolah Rakyat (SR).
2. Bottom-up, melalui Musrenbang sebagai wadah usulan masyarakat.

“Masyarakat adalah mitra penting dalam perencanaan pembangunan. Agar tidak terjadi kesalahan sasaran, komunikasi dua arah dan data yang valid dari RT/RW, serta lembaga lain menjadi sangat penting,” jelasnya. Selain itu, Kota Pasuruan juga terus berupaya mewujudkan Kelurahan Sehat sebagai bagian dari program nasional kita sehat.

Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan melalui pembinaan ini, diharapkan seluruh kelembagaan di Kelurahan Petahunan dapat lebih optimal dalam melaksanakan perannya, baik di bidang sosial, pendidikan, pemberdayaan perempuan, maupun perencanaan pembangunan. Acara ini sekaligus menjadi wadah komunikasi dan koordinasi lintas lembaga, sehingga berbagai program yang direncanakan pemerintah dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Aya)